Angka Kemiskinan Terjun Bebas, Bupati KSB ‘’ Terharu ‘’

Sumbawa Barat NTB – Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problem yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara yang sedang  berkembang, Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan masalah kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilaksanakan.

Kemiskinan sering diidentifikasikan dengan kekurangan terutama kekurangna bahan  pokok seperti pangan,kesehatan,sandang, papan, dan sebagianya. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan ketidak mampuan memenuhi kebutuhan pokok, sehingga ia mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.

Kemiskinan bagaikan penyakit yang diberantas. Namun upaya memberantas tidak selalu membawa hasil karena masalah memang kompleks. Untuk mengatasi kemiskinan, paling tidak harus dilihat dari konteks masalahnya. Kemiskinan timbul dari berbagai faktor yang setiap faktornya memerlukan penanganan khusus. Pembangunan membawa perubahan dalam diri manusia, masyarakat dan lingkungan hidupnya, Serentak dengan laju pembangunan, terjadi pula dinamika masyarakat.

Terjadi  perubahan sikap terhadap nilai-nilai budaya yang sudah ada, Terjadilah pergeseran sistem nilai budaya yang membawa perubahan pula dalam hubungan interaksi manusia dalam masyarakatnya. Walaupun kata pembangunan memiliki makna yang berbeda-beda, namun satu makna yang diterima oleh masyarakat umum adalah perubahan.

Untuk itu Bupati Sumbawa Barat Dr Ir H W Musyafirin dan Wakilnya  Fud Syaifudin ST sejak dilantik 2 tahun lalu pada February 2015 langsung membuat terobosan baru dengan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ( PDPGR ), yang mana program tersebut mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar . Program Daerah Pemberdayaan  Gotong Royong (PDPGR) merupakan cerminan nyata pembangunan ekonomi gotong royong dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Berdasarkan hasil Verifikasi Data BPS tahun 2016 tercatat 16,95 % atau 22 ribu jiwa data kemiskinan di Sumbawa Barat dari jumlah penduduk sekitar 135 ribu jiwa, berkat kerja keras tim PDPGR yang melibatkan para Agen-agen PDPGR ditingkat desa, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, Kepala Dusung hingga ke RT, pada akhir 2017 dari 16,95 % angka kemiskinan turun drastis menjadi 3,27 atau 4.412 jiwa dari total jumlah penduduk 135 ribu jiwa lebih.

Data tersebut Data yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan di tingkat desa menggunakan Basis Data Terpadu (BDT). Dari jumlah tersebut, maka anggota Rumah Tangga Sasaran/perorangan yang tergolong miskin  sesuai indicator tersisa sebanyak 4.412 jiwa atau 3,27 %  dari 130 ribu  jiwa, berdasarkan berdasarkan kriteria /indicator verifikasi dan validasi data kemiskinan di Sumbawa Barat yang digunakan sebanyak 16 kriteria/indicator yang disusun berdasarkan kombinasi kriteria yang disempurnakan BPS tahun 2011 dan keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 146/HUK/2013 tentang fakir miskin dan orang tidak mampu, atau sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disempurnakan mengikuti keadaan sekarang.

Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir H W Musyafirin MM saat membuka sambutan Deklarasi Pengentasan Kemiskinan pada Senin (13/11) di lantai III Sekretariat Setda Sumbawa Barat, sangat terharu dan sempat menitikan air mata, dengan terbata-bata bupati mengucapkan puji syukur kehadirat Illahi dan kepada seluruh stake holder yang telah bekerja keras dengan semangat Ikhlas,Jujur dan Sungguh-sungguh dalam melaksanakan amanah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

“Diusia yang ke 14 tahun Kabupaten Sumbawa Barat ini, harus kita akui masih belum banyak yang bisa kita berbuat kepada masyarakat Sumbawa barat,” kata bupati sambil menitikan air mata dihadapan ribuan masyarakat dan tamu undangan pada acara Deklarasi tersebut.

Terharunya Bupati, bukan karena sukses melaksanakan programnya melainkan telah mampu melaksanakan amanah jabatan yang diembannya, namun kita harus bersyukur ternyata masih banyak harapan yang bisa kita benahi dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, menurutnya Kabupaten Sumbawa Barat begitu banyak Etnis yang menetap dan untuk itu kita harus bangga menjadi bagian penduduk Sumbawa barat, “Jangan hanya KSB dijadikan tempat menggais rejeki , akan tetapi kita harus bangga menjadi bagian penduduk KSB,” kata Bupati.

Menurut Bupati, tujuan dari pembangunan itu adalah tidak kalah pentingnya adalah membangun manusianya terutama hak-hak dasar asyarakat bisa terpenuhi, karena amanah yang paling besar sebagai pemimpin adalah  bagaimana mengurus masyarakat KSB yang berkeadilan, karena pembangunan infrastruktur hanya bagian dari pembangunan manusia.

“Dalam pemenuhan hak dasar masyarakat yang perlu digaris bawahi adalah intervensi anggaran APBD maupun APB-Des sebagai langkah dalam menuntaskan kemiskinan dan yang paling penting adalah tim verifikasi juga harus melihat rasa keadilan masyarakat tanpa mementingkan golongan atau pribadi, sehingga kedepan masyarakat Sumbawa barat sudah tidak ada lagi tangan dibawah,” tekan Bupati.

H Musyafirin juga menegaskan bahwa boleh kita membangun infrastruktur akan tetapi jangan mengabaikan hak dasar masyarakat, karena dari 16 kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh Kemensos, sekitar 75 %nya diintervensi oleh anggaran APBD, “Saya berharap kepada semua stake holder agar terus semangat bekerja, semangat dalam kebesamaan gotong royong dan semangat menuju perubahan,” harapnya.

Salah satu program unggulan prioritas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat  sebagaimana yang digagas oleh Dr H W Musyafirin MM dan Fud Syaifudin ST (Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat), sejalan yang diagendakan pada Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) adalah pengentasan kemiskinan, mengingat masih sebagian besar penduduk/masyarakat setempat masih tergolong masyarakat Pra sejahtera.

Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan yang menggurita masyarakat setempat, disebabkan karena beberapa hal yang fundamental belum tersentuh dengan baik berupa kebijakan pembangunan pemerintah, selain itu dapat terjadi berupa kesenjangan penyebaran pelaksanaan pembangunan antar pedesaan dan perkotaan maupun antar kawasan. Tidak meratanya pembangunan sarana dan prasarana yang disalurkan/dianggarkan untuk dapat menjangkau kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa Barat, H.W. Musyafirin langsung merespon laporan data kemensos tentang kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu di KSB. Data yang dirilis itu merupakan data tahun 2011 yg perlu diferivikasi ulang, agar seragam.

16 standar kriteria warga fakir miskin dan orang tidak mampu yang dirilies resmi pemerintah Sumbawa Barat.

Upaya itu ditindak lanjuti Bupati dengan langsung menggelar rapat marathon melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tujuannya, kepala daerah ingin memastikan bahwa data kemiskinan di KSB benar benar riel dan faktual, karena melibatkan seluruh steakhoder tadi. Ini juga menghindari perdebatan asumsi yang tidak berbasis data lapangan.

Kepala daerah menginstruksikan seluruh kepala SKPD, pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi), Kades, Lurah dan agen bergerak turun mengecek kondisi warga yang masuk kategori miskin sesuai 16 kriteria kombinasi BPS dan Kemensos.

Praktis dalam waktu kurang dari satu pekan, seluruh aparatur turun melakukan pengecekan data serta terjun kerumah rumah penduduk guna memastikan apakah warga dimaksud masuk kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.

Menurut bupati, deklarasi ini diharapkan mampu mengukur capaian kinerja pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui icon PDPGR. Apakah benar benar bermanfaat dan menyentuh sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat.

“Saya ingin memastikan kembali berapa jumlah warga miskin dan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Deklarasi ini sekaligus membuka secara transparan hasil capaian kinerja penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini. Tentunya secara terbuka dan langsung, dan Alhamdulillah hasilnya sangat diluar dugaan dari 16,95 % menjadi 3,27 % ini merupakan capaian yang sangat luar biasa,” tegas Musyafirin kepada Pers.

Pemerintah Sumbawa Barat dilaporkan telah mencanangkan program Pembangunan Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) guna menuntaskan kesenjangan hidup antar masyarakat, melalui Jambanisasi dan bedah rumah. Terpenuhinya jamban dan rumah layak bagi ribuan kepala keluarga di daerah setempat diyakini mampu meningkatkan standar hidup masyarakat.

PDPGR merupakan pelaksanaan program yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk menggunakan sistem gotong royong menggalang pelibatan masyarakat lainnya. Melalui PDPGR juga, pemerintah meluncurkan bantuan Bariri dan Pariri. Dua program ini meliputi bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta stimulus ekonomi.

Misalnya, Bariri Nelayan, Bariri Tani, Bariri Ternak dan Bariri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selanjutnya, Pariri Lansia, Pariri Kesehatan dan Penyandang Distabilitas. Kriteria dua program inilah dinilai pemerintah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial lainnya. Jika taraf hidup meningkat maka, standar hidup juga meningkat sehingga warga KSB keluar dari status warga miskin.

“Wujud pelaksanaan gotong royong itu bisa melalui berbagai tingkatan. Gotong royong antarpemerintah, gotong royong antara pemerintah dan masyarakat, serta gotong royong antarmasyarakat. Dalam membangun interkoneksi infrastruktur antarkota dan kabupaten, misalnya, Masalah itu tidak bisa ditangani Pemprov sendiri. Begitu sebaliknya, jika interkoneksi infrastruktur ini tertangani, dampaknya akan luar biasa., Ketimpangan ekonomi akan lebih mudah diatasi jika jalur distribusi barang berlangsung lancar dan gampang. Biaya transportasi akan bisa lebih ditekan. Ujungnya, harga barang bisa menjadi lebih ditekan. Dengan demikian, masyarakat yang pasti akan diuntungkan,” jelas Bupati.

Atas kebijakan ini pula, Bupati menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia (Leprid) tahun 2016 sebagai Bupati pertama yang memperdakan program gotong royong. Selain itu pula, prestasi pemerintah setempat menyita perhatian televisi nasional Metro TV sebagai Kabupaten pertama yang meletakkan kebijakan gotong royong dalam tata kelola pemerintahannya.

“Saya kira isu kemiskinan dan ketimpangan juga menjadi agenda penting pemerintah Sumbawa Barat dan yang terpenting adalah mengurangi ketimpangan kesempatan. Sangat tidak fair ketika seseorang menjadi miskin karena faktor di luar kendali mereka, seperti akses pendidikan dan sanitasi yang timpang. Di sini, peran pemda sangat penting,” Kata Bupati Sumbawa Barat Dr Ir H W Musyafirin MM.

(Edi Chandra)