“Bidik Dugaan Kades Sukanegara Sejak Di Lantik Hingga Tahun 2020 Ada Indikator Penyalahgunaan Wewenang”

Kab Bandung,Buser Bhayangkara74 – Ada berbagai issue yang mulai menggoncang kinerja AS kepala Desa Sukanegara terpilih di kanca demokrasi Pilkades 2019 lalu, baru seumur jagung menjabat tapi bau tidak sedap tentang Kinerja beliau mulai bermunculan, polemik dari narasumber menguak, menyimak, menelaah sejak beliau menjadi kepala desa sukanegara, dari konfirmasi tim Pewarta mbb74 ke beberapa narasumber red selaku Masyarakat trauma akan kepemimpinan mantan Kades Sukanegara dengan segudang bobroknya bukan Prestasi yang dikenang masyarakat Sukanegara.

Lagi – lagi ada Indikator tak jauh beda AS dengan mantan Kades yang dulu pungkas Narasumber red kepada tim pewarta mbb74 waktu dikonfirmasi beberapa Minggu lalu, munculnya dugaan waktu Sertijab PJS ke Kades AS di akhir tahun 2019 lalu, sumber menjelaskan kepada pewarta mbb74 menyangkut penerapan Dana Desa ( DD ) tahap 3 sarat KKN tidak sesui daftar rincian kerja ( DRK ) termasuk sejak berdiri nya BUMDES yang selalu dianggarkan setiap pencairan dana Desa hingga sekarang juga tidak jelas apa Unit usahanya, kemana dana BUMDES tersebut diduga masuk ke saku perangkat desa ungkap Narasumber red kepada tim pewarta mbb74, dilematis lagi dalam Program PTSL dari mantan Kepala Desa tahun 2018 lalu bersama perangkat yang masih aktif sekarang amburadul, masih ada ratusan Sertifikat belum keterima pemohon padahal uang sudah beres, bahkan menurut sumber yang faktual dan aktual biaya dari 350 ribu sampai 1 JT sementara SKB 3 Menteri, Permen ATR/ka.BPN No. 12 tahun 2017 diubah dengan permen No. 6 tahun 2018 rp.150.000 disinyalir ada gratifikasi atau pungli.

Dalam penanganan Pandemi Covid 19 Pemerintah mengintruksikan kepada seluruh kepala Desa untuk menganggarkan atau mengalokasikan 30% Dana Desa sebesar Rp. 50.0000 untuk pembelian alat bahan obat2tan penanganan Korona, diduga tidak ada transfaransi nya menurut sumber red hanya para perangkat saja yang tahu, uang 50 juta tersebut ungkap Narasumber red belum ada distribusi nya, terindikasi bakal terjadi pemangkasan anggaran, belum lagi anggaran ketahanan pangan/sembako sebesar Rp. 25.000.000 tanda kutip uang tersebut sarat KKN, sedangkan 70% diperuntukkan pada kegiatan padat karya dan Insfratruktur artinya ungkap sumber yang enggan disebut namanya di narasi Pemberitaan ini perlu pemantauan insan PERS, sesuai Instruksi KPK bahwa Pers dalam hal memonitoring kinerja kepala desa menggunakan anggaran harus sesuai peruntukan.

Ada Indikasi Publik warga desa Sukanegara kec.Soreang Kab Bandung kepada Kades yang baru seumur jagung itu sudah tidak amanah, masih di anggaran DD tahap 3 tahun 2019 publik saling tuding apakah betul dihabiskan oleh mantan PJS atau diterapkan AS, lalu dengan DD tahap 1 tahun 2020 sekarang ungkap sumber red belum ada penerapannya, ada indikasi merujuk ke Mark up anggaran di suasana PANDEMI ini mengacu pada kode etik profesi wartawan “Asas praduga tak bersalah sesuai UU No. 40 tahun 1999 pasal 18 ayat (1) pasal 4 ayat (2) dan (3)” viur untuk kosumsi publik, juga dituangkan di UU No. 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik, diduga AS dengan perangkat melanggar UU No. 6 tahun 2014, Perbub No. 93 tahun 2018, Perbub no.94 tahun 2018, sarat KKN, dalam Narasi diatas berdasarkan yang disampaikan Narasumber red waktu audens ada delik laporan agar mengungkap dugaan Penyalagunaan wewenang kades AS yang merujuk UU No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU No.31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ( UU Tipikor ) karna dalam menjalankan tugas terindikasi AS berkolaborasi, berjamaah dengan perangkat desa Sukanegara lainnya menyalagunakan wewenang.

Klarifikasi AS pada tanggal 15 Mei 2020 dikantor desa Sukanegara tentang narasi Pemberitaan diatas, masalah PTSL pungkas beliau Dadan Hamdan yang lebih tahu karna yang mengurus PTSL tahun 2018 lalu hingga mendek sampai sekarang pemohon setiap mempertanyakan sertifikat diabaikan, ada klarifikasi Hamdan memang betul untuk PTSL tahun 2018 belum selesai hingga sekarang, lain lagi dengan jawaban AS nanti akan saya panggil para Kadus, artinya AS sebagai Kepala Desa kalau tidak di gugahkan belum tentu akan disikapi atau ditindaklanjutinya dengan dalih bukan diwaktu beliau menjabat, sementara yang dirugikan warga Sukanegara sendiri, mestinya beliau memberikan solusi terhadap warganya yang kembali berpolemik saat ini bukan ada bahasa melemparkan ke perangkat lain, tentang BUMDES AS menjelaskan ada Unit usaha Sewa Panggung, Kursi n Camera, tapi tidak ada uang kasnya, sementara DD setiap tahap dan tahun selalu ada pemotongan anggaran DD ke BUMDES, betul yang disampaikan Narasumber sanksi bahwa BUMDES tahun 2019 dengan BUMDES 2020 tahap 1diduga di-mark up alias fiktif, hal tidak menarik DD tahap 3 tahun 2019 lebih kurang 400 juta itu dihabiskan/dicairkan oleh Pjs kata AS kepada mbb74 saat audensi, fisik pekerjaan nya adalah Rabat beton, di RT. 06/05, TPT di RT. 01 diduga tidak sesuai dengan anggaran.

Menariknya lagi di DD tahap 1 tahun 2020 untuk Bantuan Langsung Tunai BLT Rp. 600.000 AS malah tidak punya pendirian justru beliau mau lihat desa tetangga dulu, baru akan saya bagikan ke penerima manfaat dengan kuota 177 KK, sangat disesalkan oleh warga menjadi pemimpin AS mestinya punya sikap atau inisiatif bukan sebaliknya diragukan, tidak paham terhadap kondisi dan situasi warga saat ini semua terdampak akibat Pandemi Covid 19, sedangkan uang 25 juta untuk sembako atau pangan AS juga mengakui belum dibagikan harus di musyawarahkan dulu ke perangkat desa intinya AS juga menahan dulu bantuan tersebut bukan langsung dibagikan, jawaban AS ketika dikonfrontir sama saya melihat tetangga sebela dulu baru dibagikan, ini yang harus di pantau publik terhadap kinerja kepala desa Sukanegara dari semua Klarifikasinya lebih mementing kepentingan pribadi daripada kepentingan warga masyarakat nya sendiri.

Merujuk pada kuat dugaan Penyalagunaan Jabatan dan Wewenang Kades AS bersama kroninya mengarah ke memperkaya diri sendiri diduga selaku kuasa pengguna anggaran sesuai poksi beliau lebih mengutamakan kepentingan kemakmuran atau kemajuan desa yang dipercaya masyarakat harus jurdil tegas, atensi BPN kab Bandung menyangkut PTSL yang belum klir.

Inspektorat pun bukan hanya melakukan Sempling terhadap dugaan yang disampaikan Narasumber agar turun melakukan monetoring kembali, BPMPD yang mengeluarkan anggaran pun harus memberikan sanksi kepada Kades Sukanegara, juga Kajari Bale Bandung dengan Polresta Soreang selaku penegak hukum memanggil AS mantan kades dengan mantan PJS Sukanegara diduga melanggar UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), karna dalam menjalankan tugas perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya, perangkat desa yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif.

Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana AS yang diduga menyalahgunakan wewenangnya dapat merugikan keuangan negara. (Pikri/Ugastra)