BPNT Di Desa Cijagra, Kecamatan Paseh Diduga Tidak Sesuai Saldo Serta Ada Dugaan Pungutan Dari KPM

BANDUNG ( Buser Bhayangkara 74 ), -Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang selama ini memgalami kenaikan, dari Rp.150.000,- hingga kini mencapai Rp. 200.000,- per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ternyata dalam penyalurannya banyak terjadi penyimpangan.Senin (23/03/2020)

Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyaluran Banduan Pangan Non Tunai, BAB (1)Ketentuan Umum Pasal (2), huruf (C).Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.

Seperti halnya didesa Cijagra kecamatan Paseh, yang dimana desa tersebut terdapat 347 KK yang menerima BPNT. Namun dalam penyalurannya diduga ada pungutan kepada KPM sebesar Rp. 5.000/ KPM, Hal ini ketika media bertemu KPM yang ada didesa Cijagra.

Seperti yang diungkapkan, oleh salah seorang KPM didesa Cijagra Untuk beras bantuan BPNT, ” saya hanya menerima beras 10 kg, telor 1 kg, ikan 1kg dan kacang hijau 0,5 kg, ada pun yang lainnya yaitu KPM harus menyerahkan uang sebesar Rp. 5000,- entah untuk apa saya pun tidak tahu “,Jelasnya

Bila dihitung -hitung, KPM yang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 200 ribu, dan hanya menerima barang seharga Rp 169 ribu, salah satunya beras premium 10 kg seharga Rp. 100 ribu, telor 1 kg Rp. 26 ribu, ikan laut 1 kg seharga Rp. 30 ribu dan kacang hijau 0,5 kg Rp. 13 ribu, total semua Rp. 169 ribu, sedangkan ATM KPM sebesar Rp. 200.000,- dan masih ada sisa saldo sebesar Rp. 31.000 lagi.

Kepala desa Cijagra Kusnadi, saat di Konfirmasi di ruangan kantor desanya mengatakan, ” Untuk pembagian BPNT saya tidak berani memungut sepeser pun dari KPM, jadi intinya didesa ini tidak ada pungutan, sedangkan dalam pembagian BPNT salah satunya, beras 10kg, ikan 1kg, telor 1kg dan kacang hijau 1kg, itu semua telah tersalurkan “Jelas Kades Cijagra Kusnadi.

Keterangan kepala desa Cijagra bila dihitung dari anggaran BPNT sebesar Rp. 200 ribu, ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 10.000,-, karena bila dihitung beras 10kg dihargai Rp.12.800,- x 10kg = Rp.128.000,-, untuk telor 1 kg seharga Rp. 26.000, ikan 1 kg Rp.30.000, dan kacang hijau 1kg seharga Rp. 26.000,-, dengan total Rp.210.000 ribu, dengan anggaran saldo sebesar Rp.200.000, jadi kepala desa menambah anggaran Rp.10.000/KPM, Entah ada apa di balik kejelasan ini,,

Namun bila adanya dugaan pungutan BPNT sebesar Rp.5.000/ KPM , sangatlah tidak sesuai dengan haparan pemerintah dalam hal ini kementrian sosial yang dimana tidak diperbolehkannya adanya pungutan sepeser pun, bila dihitung antara pungutan dan sisa saldo sebesar Rp.31.000 di tambah Rp.5.000 berarti sisa anggaran sebesar Rp.31.000+Rp.5.000 = Rp.36.000 x 347 = Rp.12.492.000 jumlah yang sangat pantastis dalam satu tahapan dan patut di pertanyakan untuk apa..??

Adanya temuan dugaan pungutan dan sisa saldo BPNT di desa Cijagra kecamatan Paseh, sangat berbanding terbalik dengan pernyataan kepala desa Cijagra Kusnadi, yang membantah adanya pungutan dan sisa saldo.

Cs – Jabar