Dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2018-2023, yang dihadiri Bappeda Provinsi Jawa barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Akademisi melakukan koordinator pembinaan dan pemetaan perencanaan pembagunan 5 tahun kedepan, dan berbagai unsur lainya. Di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan. Selasa (18/12/18).
Kegiatan yang menggunakan dana dari APBD KBB Tahun 2018 tersebut, Dihadiri ratusan undangan datang dari unsur diantaranya, Forkopinda, DPRD, Perangkat Daerah dan Stakeholder, serta lainya.
Menurut Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Wilayah Jawa Barat Tri Budi Rochmanto mengatakan, pengesahan APBD menjadi salah satu yang rawan praktek KKN, kehadiran pihaknya dalam kegiatan ini untuk melakukan suvervisi pencegahan, pemetaan potensi korupsi untuk mencari solusi dan memberi rekomendasi ke pemerintah daerah.
Tujuannya agar tercipta pemerintahan daerah dan jalannya birokrasi yang baik, benar, serta terbebas dari budaya korupsi. Praktek yang harus dihindari dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD diantaranya, uang ketok palu (suap dalam porses pengesahaan APBD), alokasi ‘Dana Pokir’ (Karena tidak ada dasar hukumnya), anggaran siluman (muncul dalam proses penggangaran, namun tidak diusulkan dalam perencanaan).
“Jangan sekali-kali melakukan tindakan ‘akrobat’ dalam APBD. Begitu pun dalam perencanaan Musrenbang ini yang rawan korupsi karena seringkali ada program yabg masuk tiba-tiba,” Tutur Tri Budi Rochmanto dalam sambutanya.
Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di Pemerintahan Daerah diantaranya, komitmen pimpinan (Bupati/Wabub dan DPRD), profesionalisme SDM (ASN), Integritas Sistem, pengawasan konstruktif, reward and punishment, partisipasi aktif publik dan stakeholders.
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sengaja meminta kepada Bappeda KBB untuk menghadirkan pembicara dari KPK dalam Musrenbang agar prosesnya berjalan benar tanpa ada korupsi, apalagi yang hadir pada kegiatan ini adalah para kepala SKPD, Camat, Kepala Desa, hingga unsur DPRD yang merupakan para pengambil kebijakan dan keputusan. Sehingga, apa yang diinginkannya dalam mewujudkan clean government bisa terwujud.
“Saya sengaja mendatangkan KPK jadi pemberi materi supaya semua paham soal rambu-rambu tindak korupsi. Semoga keinginan KBB Bersih sesuai dengan visi Akur bisa terwujud dengan dimulai dari birokrasi,” Ujar Aa Umbara. (YADI)
