Bupati Sumedang Melakukan Tele Conference Bersama Seluruh Bupati Dan Walikota Se-Jawa Barat

Buser Bhayangkara74 Jabar,” Bupati Sumedang  Dr. H. Dony Ahmad Munir didampingi Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan dan Sekda Sumedang Herman Suryatman, melakukan tele conference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwal kamil. Bertempat di Ruang Rapat Sekda, Senin (16/3).

Tele Conference yang juga dilakukan dengan seluruh Bupati/Walikota se Jawa Barat tersebut membahas  perkembangan covid-19 di Jawa barat.

Dalam tele conference tersebut Bupati mengatakan dari total 90 orang dalam pemantauan tinggal 48 orang masih dalam pemantauan.

“Kebanyakan mayoritas pulang umroh, dan mereka di datangi langsung oleh supleyer kami dan tim dokter. Dari 48 orang ini 41 orng baru pulang umroh dan 7 orang lagi TKI yang baru pulang dari luar negeri, in sya Allah dalam beberapa hari lagi akan clear, dan akan terus di pantau” ucapnya.

Selain itu Bupati menambahkan, bahwa di Sumedang sendiri ada Pusat Informasi Komunikasi yang di ketua oleh Bupati sendiri. Bahkan sudah membuat surat edaran sejak bulan Januari terkait pencegahan penyebaran virus corona.

“Kami juga sudah membuat 4 surat edaran. Yaitu yang pertama untuk satuan pendidikan. Kedua untuk perangkat daerah. Yang ketiga berkaitan dengan kewilayahan dimana camat dan kades harus terus melakukan sosialisasi. dan terakhir berkaitan dengan kepariwisataan, hotel dan restoran serta ruang-ruang publik” paparnya.

Masih dikatakan Bupati, Pemkab Sumedang telah menutup ruang publik termasuk Alun-alun yang Sabtu kemarin diresmikan Gubernur.

“Kemudian kita juga buat himbauan ke bioskop, dan wisata-wisata milik swasta pun supaya di tutup dulu dalam 14 hari ini demi keselamatan dan kesehatan kita bersama” ungkapnya.

Dikatakan Bupati lebih lanjut, pihaknya sudah melakukan kesiapan yaitu sudah ada ruang isolasi di 3 rumah sakit. Di RSUD sumedang 12 kamar, rumah sakit pakuwon 7 kamar dan rumah harapan keluarga masih dalam tahap pengkajian.

“Selain itu, Untuk menjaga stabilitas sembako di pasar, Bupati juga TNI/Polri bekerjasama dengan Pemkab Sumedang, melakukan operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk memberikan sebuah warning bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan jangan sampai ada penimbunan terhadap sembako” ucap Bupati.

Menurut Bupati, sembari menunggu bantuan Provinsi kami sudah melakukan upaya penyesuaian di BLUD RSUD dan rumah sakit untuk upaya pencegahan covid 19 ini.

“Dukungan anggaran ini ada pergeseran belanja tidak terduga kami masuk ke belanja langsung ke Dinas Kesehatan, ini sudah kami siapkan sambil menunggu bantuan dari pak Gubernur” kata Bupati.

Pemkab sumedang juga sudah mempersiapkan bagi sekolah -sekolah untuk melakukan penyemprotan disipektan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Kebutuhan tersebut sudah saya sampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yaitu baju alat pelindung diri termasuk kacamatan google nya”.

Dalam penyampaian tele conference tersebut bupati juga mengatakan akan membuat aplikasi untuk bekerja dari rumah atau fleksibel working arrangement bagi para ASN.

 

“Aplikasi ini nantinya buat ASN yang sudah masuk layanan. Dan minggu depan akan kami arahkan untuk bekerja di rumah, tetapi tetap berbasis kinerja dan kami sudah siapkan aplikasinya untuk bekerja dari rumah” paparnya.

Sementara itu Gubernur Ridwan Kamil yang biasa di sapa RK mengatakan, permasalahan covid 19 Yang terjadi saat ini merupakan tugas bersama, bukan tugas salah satu pihak.

“Kita sudah membuat pusat informasi satu pintu yang diberi nama Pusat Informasi Dan Kordinasi Covid 19 jawa barat. Saya harap semua yang mengikuti tele conference ini sudah memiliki lembaga yang sama” ucap RK

Masih dikatakan RK, Pusat informasi dan kordinasi ini harus jadi sumber satu pintu dalam melajukan rilis-rilis informasi dan kordinasi.

“Setiap hari jam 12, saya meminta semua data-data yang ada di Kabupaten/Kota segera di laporkan ke Provinsi. Sehingga jam 2 siang bisa direkap untuk dijadikan rilis kepada publik kemudian oleh Provinsi setiap jam 4 akan dikirim updatenya ke
Pemerintah Pusat” tandasnya.

RK juga meminta para Kepala Daerah agar menjadi juru bicara pada masing masing daerahnya terkait dengan covid 19.

“Silahkan masing-masing Kabupaten/Kota menerapkan status tanggap darurat bencana kesehatan di kotanya masing-masing. Selain itu agar menyampaikan surat status tanggap darurat tanggap kesehatan kepada Provinsi. Sehingga dengan status itu Pemerintah Daerah bisa membelanjakakn dana tidak terduga” ucapnya.

Terakhir RK mengatakan, Pemerintah Provinsi akan menyiapkan dana tidak terduga berikutnaya senilai 24 milyar dari Provinsi.

“Saya minta para pimpinan daerah, jangan menunggu adanya keurgencyan terhadap situasi berbahya seperti ini” pungkasnya.

( Dedi Biro Sumedang )