Para Kepala Desa Tak perlu kiranya Takut memikirkan nasib BUMDesa-nya. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang membangun BUMDesa Bersama. BUMDesa Bersama adalah solusi yang konkrit bagi desa yang kesulitan membangun BUMDesa-nya sendiri karena beragam hambatan.
BB74-Wakatobi; DP3Pemdesa Kabupaten Wakatobi Drs.H.La Ode Husnan menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum group diskusi penyusunan naskh akademik pembentukan dan pengelolaan bumdes dikabupaten Wakatobi adalah dalam rangka memperkuat para kades dalam menjawab isu hambatan pemberukan Bumdesa. Dalam forum diaskusi DP3Pemdes menghadirkan Tim ahli dari Unhalu Yakn Prof.Dr.Hasanuddin.SE.S.Si dan Ir.Budiono,M.Si. Kegiatan tersebut dilaksanakan digedung pesangrahan kabupaten Wakatobi (20/12/17) bertempat di kecamatan wangi-wangi selatan kelurahan mandati I
Foto.Prof.Dr.Hasanudin Bua,SE.M.Si saat memberikan Materi
Dalam Materinnya Prof.Dr.Hasanuddin Bua,SE,M.Si menjelaskan bahwa pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh desa adalah mengenai keterbatasan kualitas sumber daya manusia, potensi komoditas lokal dan serta tehnik pemasarannya. hambatan lain mendirikan BUMDesa. Misalnya desa yang jumlah penduduknya sedikit dengan luasan area yang besar.
Lanjut Hasanudin menjelaskan bahwa Keuntungan BUMDesa bersama adalah berbagai hambatan yang dialami desa bisa saling terlegkapi oleh desa lain yang bekerjasama seperti mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam dan juga pasar. Dengan bersama-sama membangun satu sistem manajemen juga bakal mengurangi banyak sekali biaya manajemen karena cukup dikendalikan satu tim manajemen saja.
’Belum lagi keuntungan pasar, gabungan beberapa desa berarti terbukanya pasar bagi produk maupun layanan jasa yang ditawarkan BUMDesa pada seluruh desa yang bergabung. Keuntungan lainnya, bakal terkumpul modal yang cukup besar dibanding jika BUMDesa hanya dikelola satu desa saja.
Beberapa langkah membangun BUMDesa bersama juga sudah dilakukan di beberapa kabupaten. Hanya saja umumnya masih berupa lembaga usaha simpan-pinjam yang memang sebelum menjadi BUMDesa sudah berjalan. Yang bergerak pada usaha yang lebih luas masih belum banyak.
Merasa bersaing antar-desa adalah salah satu hambatan sosial yang membuat peluang BUMDesa bersama menjadi tak terlihat. Jika desa terjebak pada persoalan ‘gengsi’ seperti ini maka agenda BUMDesa sebagai lembaga yang akan membangun peningkatan ekonomi menjadi terlupakan.
Masalah lainnya adalah sulitnya menentukan siapa saja yang bakal menjadi tim operasional manajemen BUMDesa Bersama yang terbentuk. Soalnya, logika bisnis berbeda dengan logika politik yang lebih mengedepankan keterwakilan. Bisnis berbasis pada kompetensi sehingga bisa jadi bakal ada desa yang tidak ‘kebagian’ wakil pada struktur manajemennya.
Maka pada proses pembentukan BUMDesa bersama, desa-desa yang sepakat membangun lembaga bersama ini harus lebih dahulu menyelesaikan hambatan-hambatan sosial tadi. Dengan begitu struktur dan sistem manajemen bakal lebih mudah dibangun Ugkapnya
Foto Ir.Budiono,M.Si Saat Memberikan Materi
Ir. Budiono dalam pemaparan materinnya menjelaskan bahwa BUMDes berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa. Hal prioritas yang perlu dilakukan adalah memastikan dana desa dijalankan dengan baik dalam mewujudkan perputaran ekonomi di desa. Dana desa harus dilaksanakan secara swakelola guna merekrut pekerja dari kalangan miskin yang selama ini menganggur. Pengelola BUMDesa harus mampu mengonsolidasikan seluruh kekuatan organisasi agar dapat mendorong proses pembangunan di desa, menjalankan tugas membangun Daerah dari pinggiran dan desa itu.
Pertarna, BUMDesa harus mampu menjembatani pengembangan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, sebagai upaya peningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dinas P3Pemdes bersama dinas terkait sudah sepantasnya memperlihatkan eksistensinya, dengan turun langsung melakukan pendampingan seluruh aparat desa dalam merumuskan produk unggulan di desanya, maupun produk unggul an per kawasan. Permerintah Daerah Perlu menyediakan payung hukum agar desa berbasis pertanian dan kelautan dan Perikanan dapat menggunakan dana desa untuk membangun embung dan Usaha-Usaha di Bidang Perikanan
Kedua, Pemerintah Daerah bersama BUMDesa sudah semestinya membuka jalur kerja sama pihak desa dengan sektor swasta yang hendak membangun perekonomian desa. Produk-produk unggulan desa dan kawasan yang perlu mendapatkan pengelolaan lebih lanjut perlu mendapatkan stimulus pendanaan dari investasi swasta. Semisal, desa yang menjadikan Ubi Kayu sebagai produk unggul-an, demi peningkatan produk, baik dalam kemasan yang menarik dan mesin pengolahan yang higienis diperlukan bantuan pihak swasta sebagai pemodal demi kesuksesan produk unggul-an yang dimaksud.
Ketiga, memperkuat BUMDes sebagai support system masyarakat desa, sebab untuk meciptakan produk unggulan desa dan kawasan harus disertai perangkat kelembagaan yang dapat menjawab kebutuhan pra dan pasca produk tersebut dihasilkan. Misalnya, desa yang menjadikan Umbi-Umbian sebagai produk unggulan perlu mendapat sokongan pendanaan pada prapanen dan penjualan pada pascapanen. BUMDes wajib menyokong segala upaya masyarakat desa atas produk unggul an yang akan dihasilkan. BUMDes sebagai wadah dalam mengumpulkan dan menyalurkan (menjual) produk-produk yang dihasilkan desa ke pasar, jika skema ini berjalan, maka kami yakin skala ekonomi desa akan mengalami lompatan besar.
Segenap jajaran Pemerintah dan swasta harus menyadari bahwa ketiga program ini memiliki daya ungkit ekonomi masyarakat desa, sekaligus wujud penggalian potensi desa dan kawasan perdesaan yang diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan dan lapangan kerja masyarakat desa. Tak bisa dipungkiri, menyejahterakan masyarakat desa memerlukan usaha yang lebih keras dan kerja sama yang solid. BUMdesa sadar bahwa menjadi jembatan kepentingan masyarakat desa guna terwujudnya pemerintahan desa yang maju adil dan sejahtera membutuhkan ketabahan ,kerja keras dan mau belajar dari kelemahan yang dimilki “ Pasti Sukses” Tutupnya.
(BOY-MITRO)
