Komisi II DPRD KSB NTB Dari F-PKS Sorot Kinerja Diskoperindag Soal Program Kesra

Komisi II DPRD KSB NTB Dari F-PKS Sorot Kinerja Diskoperindag Soal Program Kesra

Buser Bhayangkara 74

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Sumbawa Barat NTB dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyoroti kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (,Diskoperindag) setempat, yang dinilai abai dan tidak fokus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap program Kesejahteraan Ekonomi Rakyat (Kesra) hingga priode akhir tahun 2019.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbawa Barat NTB Taufiqurrraman kepada wartawan membenarkan, tengah melakukan pengawasan internal salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) yaitu Diskoperindag KSB, yang dinilai tidak fokus menjalankan Tupoksi Birokrasi terhadap sejumlah program untuk Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dari dana APBD – APBN 2019, “Pengawsan terhadap kinerja ekselutif (Diskoperindag-Red) sangat penting, mengingat sejumlah program pembangunan untuk kesejahteraan ekonomi rakyat yang menggunakan APBD dan APBN di priode akhir 2019 ini terkesan  diabaikan atau tidak fokus melakukan pendampingan sesuai tupoksinya,” kata Taufiqurrahman Politisi muda PKS.

Dijelaskan Taufiq sapaan akrabnya, sejumlah program Kesra di akhir priode 2019 yang saat ini terkesan diabaikan tanpa pendampingan atau pengawasan aktif dari Diskoperindag KSB tersebut, antara lain soal
optimalisasi Pabrik Pupuk Organik (PPO) dan Sentra Industri di wilayah Kecamatan Poto Tano, serta Pabrik Rumput Laut (PRL) di Desa Kertasari Taliwang, “Kami menilai Diskoperindag KSB selama ini,  hanya sibuk atau fokus menjalankan Tupoksinya disaat ada kunjungan Komisi II ke lokasi, namun setelah itu praktis sudah tidak ada lagi kegiatan pendampingan atau control pengawasan sesuai Tupoksi dan tanggungjawabnya selaku Dinas terkait,”  jelas Taufiqurrahman.

Kesempatan itu, Wakil Ketua I DPRD KSB Abidin Nasar mengaresiasi Komisi II melakukan pengawasan aktif terhadap kinerja SKPD terkait, karena Diskoperindag dalam menjalankan program birokrasi terkesan belum berjalan sesuai dengan cita-cita dan harapan rakyat secara universal, termasuk soal optimalisasi fungsi pasar Tano dan Br Rea KSB, juga keseriusan dalam melakukan pendampingan BUMDes dan Koperasi juga lainnya, “Kami apresiasi kinerja Bappeda Litbang yang sudah mengawali MoU untuk  pengembangan beberapa BUMDes, namun Dinas Koperindag seharusnya lebih cermat  dan gesit aktif melakukan pendampingan dan  pengawasan dilapangan, agar seluruh program yang menggunakan dana ABPD-APBN tidak terbaikan seperti yang terjadi saat ini,” tandas Nasar sapaan akrab politisi PKS yang dikenal tegas.

Untuk itu, pendampingan dan pembinaan dari Diskoperindag terhadap pelaksanaan program Kesra dinilai sangat penting, mengingat sejumlah Koperasi harusnya menunjukkan beberapa hasil kreatifitas daerah kepada publik, agar bisa dievaluasi sejauh mana keberhasilan program Bariri UMKM terkait dalam menekan angkà kemiskinan dan melahirkan produk unggulan lokal tersebut,  “Kalau ada hasil produk UMKM, Outlet di Tano dapat segera difungsikan. Bila perlu, Paksa retail modern untuk menyediakan rak khusus untuk produk UMKM, juga diminta harus serius dalam menangani Bank rontok  yang berkedok Koperasi, yang selama ini  kian merajalela dan berpotensi menyebabkan konflik di masyarakat. terlebih praktek tersebut sangat bertentangan dengan syari’at Islam yang kita anut,” pungkas Nasar.

(Hong KSB – NTB )

Share this:

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: