LAHAN ZONA MERAH DI GANG. TEGALEGA RW 06 ALIH PUNGSI RUMAH KOST MEWAH

Buser Bhayangkara74 – Ada puluhan unit rumah berdiri permanen, bahkan polemik rumah kost mewah tiga ( 3 ) lantai di lengkapi CCTV fasilitas hotel berjumlah 22 Kamar, di Pintu masuk terpampang “Fans House” satu lagi sedang dalam pengerjaan sama tiga ( 3 ) lantai masuk di Gg. tegalega rt. 02/06 kelurahan Ciateul kecamatan Regol, kedua bangunan mewah tersebut diduga tidak memiliki IMB masuk Zona Merah, Rabu 18 Maret 2020 tim.

Pewarta mbb74 mendatangi ketua RW 06 berada di samping kostsan sedang dibangun, mencoba menggali status dan keabsahan rumah kost di diatas lahan pemerintah tersebut, apakah pemilik kost membangun atas persetujuan pemilik atau sebaliknya secara Ilegal, polemik warga ada pro kontra berdampak pada hak guna terhadap bangunan mereka, bukan hak milik, sebagian sumber mengatakan bahwa tanah di belakang taman tegalega milik Pemprov ada juga menyampaikan haknya Agraria, pertanyaan nya kalau lahan yang berada di RT. 02/06 tersebut milik pemerintah kenapa bisa di bangun secara permanen menjadi rumah mewah bahkan beralih pungsi rumah kost ( dikomersilkan ), terus dalam pengerjaan, ada sedikit keganjilan ketika tim pewarta mbb74 mengkonfrontir HR selaku ketua RW.

Beliau mengutarakan lahan ini milik Agraria, tidak ada dokumennya di BPN Kota Bandung ungkap HR hanya bisa di buka oleh agraria pusat, mengenai bangunan rumah kost mewah milik H. IP klo yang pertama itu bukan di era saya, tapi klo yang sedang di bangun ini saya tahu, kebetulan saya dikasih kompensasi oleh H. IP sebelum membangun sebesar 500 ribu termasuk dokumen copy perjanjian lengkap H. IP ada disaya pungkas heri, diduga ada keterlibatan mengarah ke Gratifikasi Trantib Pol – PP kecamatan, Distaru Kota Bandung sudah datang, pungkas HR sudah di kondusifkan oleh H. IP, lain lagi klarifikasi Samsuri selaku pengelola sempat keluar kata “Lungsur saham” beliau malah terbuka kepada pewarta mbb74 tanah milik H.IP itu “Zona merah” SMH menyebut Camat Regol, Trantib, dan beberapa Organisasi sudah di kondusifkan, artinya sama bahasa SMH dengan HR ketika di Klarifikasi oleh pewarta mbb74 ada indikasi Gratifikasi ke Pejabat pemerintah setempat, berbeda dengan sdri Tyas Lurah Pungkur waktu di konfirmasi adanya dua ( 2 ) rumah kost mewah di Gang, tegalega diduga membangun secara permanen diatas tanah orang lain untuk di komersil, klarifikasi Tyas saya sudah beberapa kali memanggil RW dan pemilik Gedung melalui staf saya, menyangkut Izin mendirikan bangunan ( IMB ) tapi tidak diindahkan, mengenai lahan tersebut milik pemerintah ungkap Tyas yang menjabat lurah Pungkur selama dua tahun jawab Tyas saya baru tahu dari bapak – bapak Wartawan mbb74.

Secara hukum diatur sesuai Pasal 2 juncto Pasal 6 UU Nomor 51 PRP tahun 1960 Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Selain itu karena penggunaan lahan tersebut tanpa izin yang berhak, maka pemilik dapat juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHP petitum/tuntutannya adalah untuk dirobohkan bangunan atau perumahan yang berdiri diatas lahan tersebut tanpa kewajiban untuk mengganti biaya pembangunan, bukan cerita baru lagi Praktik penyelesaian tanah yang dikuasai secara illegal menunjukkan bahwa tidak pernah ada tanggapan Pemerintah bangunan yang didirikan oleh para oknum illegal itu bukan milik mereka. Mereka selalu diberi kesempatan untuk membongkar dan mengangkat ke tempat lain. Sengketa mengenai pembangunannya tidak mengurangi hak pemilikan pihak pertama atas bangunan yang dibangun, Sertifikat menurut UUPA dan PP No. 10/1961 adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang kuat. Sertifikat tidak dimaksudkan sebagai pembuktian pemilikan bangunan.

Jika hak atas tanahnya hak guna bangunan, pemilikan bangunannya disimpulkan dari isi haknya, untuk mendirikan bangunan atau mempunyai bangunan di atas tanah milik pihak lain, di pasal 6 UU Penataan Ruang dikatakan bahwa setiap orang wajib menaati penataan ruang yang telah ditetapkan, barang siapa yang membangun harus menaati tata ruang yang telah ditetapkan, yakni Pasal 35 (1) memuat definisi bahwa ‘Hak Guna Bangunan ( HGB ) adalah hak untuk mendirikan dan memunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam pasal 4 ayat (1 ) dan pasal 4 ayat (2) UU No. 5 tahun 1960 secara terperinci dan lebih jelas dituangkan pada pasal 16 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang hak atas tanah sebagai berikut: hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, atau hak memungut hasil.
atensi Lurah Ciateul, Trantib/ Camat Regol, Distaru, Kasat POl-PP Kota Bandung, BPN Kota Bandung, Pemkot Bandung, Pemprov Jabar bagian aset.

Menurut informasi dikutip dari beberapa narasumber red, tanah/lahan milik pemerintah tersebut diduga sudah di komersil, ada indikasi Oknum Pegawai Dinas terkait bermain, parahnya lagi di wilayah RT 02/06 Gang Tegalega disamping sudah ada info diperjualbelikan, banyak rumah dibangun Permanen tanpa ada IMB diatas tanah Zona Merah.

Ugastra/tim