Menteri PU Puji Percepatan Pembangunan Inprastruktur KSB
Basuki Hadi Moelyono : Siap Lobi Presiden Resmikan Bendungan Bintang Bano
Sumbawa Barat NTB – Bendungan Bintang Bano yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat direncanakan akan memiliki kapasitas tampung genangan 5,84 M3 yang dapat mengairi lahan pertanian seluas 6695 Ha dan mampu mengurangi debit banjir sebesar 647 M3/detik serta mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 0,55 M3/detik dan dapat menghasilkan tegangan listrik sebesar 9,00 MW.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadi Moeljono memuji progress pembangunan infrastruktur di Sumbawa Barat.
Ia pun mengaku telah melihat dari dekat pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama pembangunan tanggul Danau Rawa Lebo serta Bendungan Bintang Bano.
Menteri PU PR, Basuki Hadimoeljono, diapit, Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin dan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah saat menghadiri peringatan puncak Harlah KSB ke-14.
Hadimoeljono mengatakan, ia sudah perintahkan kepala Balai dan kontraktor untuk mempercepat terus progress Bintang Bano. Ia juga menargetkan 2018 bendungan ini usai. Bila perlu, di Harlah Sumbawa Barat 2018 bisa diresmikan.
“Jika sesuai jadwal, saya bisa lapor bapak Presiden Jokowi Dodo agar tahun depan bendungan ini bisa diresmikan bapak presiden langsung,” Ucap Menteri, saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) Sumbawa Barat ke 14, Senin (20/11).
Sumbawa Barat sendiri tahun 2018 ditargetkan menerima realisasi paket infrastruktur senilai lebih dari Rp 700 Miliar dari kementerian PU.
Alokasi besar anggaran ini karena hasil lobi pemerintah setempat ke Kementerian PUPR 2017 lalu. Jika turun, dana Rp 700 Miliar digunakan untuk membangun saluran irigasi sepenjang 52 kilo meter yang membantang dari induk bendung di Brang Rea hingga Poto Tano. Pelaksanaan anggaran ini dimulai 2018.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, melakukan kunjungan kerja mengecek progres pembangunan Bendungan Multifungsi Bintang Bano di Kecamatan Brang Rea, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Minggu (19/11/2017) didampingi Bupati Sumbawa Barat W. Musyafirin dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin turut dalam kunjungan tersebut. Dalam perjalanan menuju bendungan, Menteri Basuki melihat kondisi Bendung Kalimantong II yang selesai dibangun tahun 1993 dan telah mengairi irigasi seluas 2.815 hektar. Bendung Kalimantong II akan mendapat pasokan air dari Bendungan Bintang Bano untuk mengairi irigasi yang sudah ada dan irigasi baru.
“Akan ada tambahan irigasi baru dari Bendung Kalimantong II seluas 4.000 hektar sehingga total lebih dari 6.000 hektar,” kata Menteri Basuki seperti yang dikutip dari SHnet. Dengan demikian ketersediaan air pada lahan pertanian dapat dipenuhi sepanjang tahun. Sehingga produksi pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan bertambah dari saat ini 2 kali menjadi 3 kali panen.
Bendungan Bintang Bano merupakan salah satu bendungan baru yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendukung Nawa Cita mewujudkan ketahanan pangan dan air. Progres konstruksi bendungan saat ini sudah 55,4%.
“Ditargetkan akhir tahun 2018 sudah selesai dan awal 2019 dapat dilakukan penggenangan, kemudian bisa dimanfaatkan airnya. Yang juga penting adalah untuk pengendalian banjir di Taliwang yang beberapa waktu lalu mengalami banjir besar dan sumber air baku sebesar 555 liter per detik,” jelasnya.
Manfaat lainnya adalah sebagai pembangkit listrik Minihidro sebesar 2 x 4,4 MegaWatt yang akan membantu memenuhi kebutuhan listrik Kabupaten Sumbawa Barat. Bendungan Bintang Bano akan membendung aliran Sungai Brang Rea dan mengendalikan banjir ulangan periode 25 tahun sebesar 21,13 juta meter kubik. Kapasitas tampungan total Bendungan Bintang Bano sebesar 65,84 juta meter kubik yang merupakan yang terbesar di Provinsi NTB.
Kehadiran bendungan juga memiliki potensi pariwisata karena lokasinya memiliki pemandangan alam yang bagus dengan kondisinhutan disekitarnya masih terjaga. Pembangunan Bendungan Bintang Bano terbagi menjadi 2 kontrak yang ditandatangani pada bulan November 2015. Kontrak pertama untuk pembangunan bendungan utama dengan nilai kontrak Rp 667,7 milyar yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Brantas Abipraya-Bahagia Bangunnusa (KSO) dan kontrak kedua untuk pembangunan spillway bendungan senilai Rp 209 milyar dengan kontraktor PT. Hutama Karya (Persero).
Sebelum ke bendungan, Menteri Basuki melihat kondisi Danau Rawa Taliwang yang memiliki panorama indah dan menjadi tujuan wisata masyarakat sekitar. Namun kondisi danau saat ini banyak eceng gondok dan terus mengalami penyusutan. Pada tahun 1999 luasnya 1.406 hektar, namun data tahun 2014 luasnya tersisa 819,20 hektar.
“Kementerian PUPR saat ini tengah melakukan revitalisasi danau kritis di Indonesia seperti Danau Maninjau, Rawa Pening, Tondano, dan Tempe, semua ada _master plan_nya. Danau Rawa Taliwang belum ada, sehingga akan dibuat terlebih dahulu. Karena bahaya bila penanganan tidak ada _master plan_nya dan tidak akan efektif,” kata Menteri Basuki.
Kunjungan kerja Menteri Basuki sekaligus menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sumbawa Barat ke-14 yang diperingati setiap tanggal 20 November. Ikut serta dalam peninjauan tersebut Presiden Direktur PT. Brantas Abipraya dan Direktur Operasi I Syarif. Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Irjen Rildo Ananda Anwar, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Asdin Julaidy, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Mataram Budiamin dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
Sementara itu, selain Menteri PU PR, Harlah Sumbawa Barat kali ini juga dihadiri utusan Menteri Sosial, Khofifah Endar Parawansyah. Mensos mengutus Direktur Jenderal (Dirjen) penanggulangan Fakir Miskin, Andy Z Adulung.
“Bu Menteri mengapresiasi respon cepat Pemda KSB melakukan Deklarasi pengentasan kemiskinan. verifikasi data kemiskinan yang dilakukan, contoh bagi daerah lain,” kata, Andy menyampaikan sambutan Menteri.
Andy menegaskan, pemerintah terus meningkatkan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) agar mampu mengintervensi turunnya kemiskinan. Ia menyebut, secara nasional ketimpangan kemiskinan turun. Dan laju penurunan kemiskinan mencapai 10,6 persen.
Akibat treen positif itu, pemerintah pusat melalui Kemensos mengucurkan bantuan subsidi orang melalui non tunai atau rekening bank. Ini dimaksudkan agar bantuan sosial bisa diawasi ketat. Tidak hanya itu, percepatan pembangunan akses infrastruktur di Sumbawa Barat menurut Andy Z Adulung juga diprediksi mampu menurunkan angka kemiskinan.
“Kami yakin akses infrastruktur memadai mampu menurunkan angka kemiskinan. Selamat untuk pemerintah Sumbawa Barat,” ujarnya.
(Edi Chandra)