Oknum Kepala Sekolah Di Cianjur Diduga Rekayasa “Penetapan Angka Kredit”

 

Buser Bhayangkara74,- Cianjur

Berdasarkan Peraturan Menteri (PerMen) Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) nomor 16 Tahun 2009 Tentang “Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya” dijelaskan “Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dasar dan menengah, juga tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.

Dalam hal demikian , pada intinya guru harus memberikan pencitraan guna membangun akhlak yang baik khususnya bagi peserta didiknya umumnya untuk seluruh lapisan masyarakat.

Untuk peningkatan golongan dan pangkat bagi seorang guru telah diatur pula dalam peraturan menteri tersebut di atas yaitu dengan melalui tahapan Penetapan Angka Kredit.
Namun salah seorang kepala sekolah SDN Cipinang yang bernama Ajat , diduga dengan tanpa sungkan dia telah berani melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melabrak peraturan menteri tersebut.

Sebanyak 4 (empat) orang guru telah menjadi korban atas kelihaiannya dengan mencoba merekayasa “Penetapan Angka Kredit” dengan caranya sendiri . Dia (Ajat, red) meyakinkan kepada ke 4 (empat) guru, seolah – olah dia mampu mengelola kenaikan golongan tanpa melalui Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

Dari akibat perbuatannya, proses kenaikan golongan ke 4 orang guru tersebut tersendat , karena tidak terdaftar di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat.

Menurut H.Anto Kepala Bidang (Kabid) disiplin Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) , Penetapan Angka Kredit (PAK) guru itu harus berdasarkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang sebelumnya dinilai dan dievaluasi oleh Tim Penilai dan untuk perhitungan angka kreditnyapun , sekarang telah menggunakan tekhnologi komputer berbasis web yang bisa mempercepat proses entry dan mengatasi kendala sehingga perhitungan angka kredit menjadi cepat dan akurat.
Manakala ada guru yang nilainya tidak masuk katagori itu akan terketahui dan mudah untuk memperbaiki.

Dikarenakan PAKnya tidak terdaftar di LPMP dan Pusat , ke 4 orang guru tersebut akhirnya melaporkan ke pihak BKPPD Kabupaten Cianjur, karena mereka merasa dirugikan yaitu selain kenaikan pangkatnya terhambat juga mereka telah mengeluarkan nominal uang dengan nilai puluhan juta rupiah.

H.Undang selaku Kasubbag Kepegawaian Disdik setempat telah berusaha memanggil oknum Kepala Sekolah tersebut (Ajat, red), namun ia tidak mengindahkannya.

Sukirman selaku Kabid Bina SD, dalam hal ini ikut mengomentari perilaku Ajat.
Menurutnya , Ajat dianggap sebagai guru yang tidak kooperatif.
” Perilaku Ajat susah untuk dibina lagi”. Biar Itu ditangani oleh pihak yang lebih berwenang karena pihak BKPPD pun sudah memanggilnya” ungkap Sukirman.
Sesuai pasal 37 Permen PAN RB, ‘”guru yang terbukti memperoleh PAK dengan cara melawan hukum di berhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan fungsional, tunjangan maslahat , tunjangan tambahan dan penghargaan sebagai guru yang telah diterimanya setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK tersebut.
Dan bagi guru yang tidak memenuhi tugas utamanya , juga beban kerjanya akan dikenakan sangsi dengan tidak mendapatkan tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan maslahat.

Di lain tempat hal senada diungkapkan oleh beberapa Kepala Sekolah SD “demi meraih keuntungan Ajat pun diduga ikut terlibat dalam pengadaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) AFIRMASI tahun 2019 walaupun dengan cara melawan hukum, sesuai dengan pengakuan Ajat kepada media Buser Bhayangkara 74 (03 /01/2020).

Salah seorang Pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengharap agar pihak BKPPD dan Insfektorat Daerah (ITDA) segera menindak oknum Kepala Sekolah tersebut (Ajat, red) karena jika di biarkan , dikhawatirkan akan muncul korban – korban lainnya”. paparnya.

(ELSA – JABAR)

Tinggalkan Balasan