Pemda Dan BWS Bahas Kondisi Tindakan Darurat Bintang Bano

Sumbawa Barat NTB – Proyek raksasa Bendungan Bintang Bano di Desa Bangkat Monteh Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat yang kini sedang dibangun dihajatkan untuk mengatasi berbagai menjadi bendungan multifungsi yang menelan anggaran mencapai 1,3 Trilliun rupiah melalui Anggaran APBN.

Bintang Bano tidak hanya untuk keperluan irigasi lahan pertanian, tetapi juga menjadi pembangkit listrik tenaga air, pengendali banjir, sumber air baku, pengendali banjirBintang Bano tidak hanya untuk keperluan irigasi lahan pertanian, tetapi juga menjadi pembangkit listrik tenaga air, pengendali banjir, sumber air baku, pengendali banjir, bahkan menjadi objek wisata.

Untuk itu Pemerintah Sumbawa Barat mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara Barat segera menyusun formulasi rencana tindakan ke daruratan guna mengantisipasi resiko bencana serta dampak buruk dari operasional Bendungan Bintang Bano (BBB), di Kecamatan Brang Rea tersebut.

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Saifuddin,ST mengatakan, Bendung Raksasa Bintang Bano di cita citakan pemerintah setempat menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Sumber energi listrik, sumber air baku, pariwisata, pertanian dan peternakan.

“Bendung ini dibangun jelas untuk melayani masyarakat. Mensejahterakan, namun sedini mungkin perlu ada antisipasi tindakan kedaruratan serta dampak buruk kedepan. Kita doakan bencana itu tidak terjadi, tetapi sewaktu waktu kita harus siap,” kata Wabup, berbicara dihadapan peserta sosialisasi tindakan kedaruratan dampak Bendungan Bintang Bano, di Aula kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), Selasa (26/09/17).

Dihadapan jajaran Balai Wilayah Sungai NTB dan para kepala SKPD terkait serta Camat dan Kepala Desa (Kades), Fud sayifudin kembali menegaskan perlu ada penjelasan detail dari sisi tehnis dan non tehnis kemungkinan kemungkinan yang dihadapi masyarakat terdampak, pemerintah serta aparat terkait jika bendung ini mengalami kondisi alam dan sosial yang tidak diprediksi. Baik pra pembangunan atau pasca pembangunan.

“Pemerintah berhasil melobi kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar lagi, guna membangun saluran irigasi sepenjang 52 kilo meter yang membentang dari induk bendungan di Brang Rea hingga Poto Tano, Tua Nanga serta Semarekat. Pelaksanaan anggaran ini baru akan dimulai 2018. Pengerjaan inipun harus memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat serta partisipasi yang juga baik,” ujarnya.

Wabup berharap semua pihak terkait mampu mengambil peran serta menyusun regulasi bersama. Sebut saja, BPBD, SAR,BMKG dan aparat TNI Polri.

Kepala BWS Nusa Tenggara 1, Ir Asdin Juliady MM MT memamaparkan I waduk yang melebihi  sosialisasi Rencana Tindak Darurat Bendungan Bintang Bano dengan maksud bila terjadi sesuatu keadaan yang diperkirakan akan mempengaruhi kondisi keamanan structural bendungan, dan atau terjadi pengeluaran debit air dari waduk yang melebihi daya tamping  alur sungai dihilir bendungan  sehingga digolongkan sebagai keadaan darurat, dan memerlukan tindakan darurat guna melindungi manusia dan harta benda, untuk itu BWS menggelar kegiatan sosialisasi tadi salah satunya juga meminta masukan steakholder lain serta memaparkan tehnis operasional bendungan serta acaman terburuk.

Ia mencontohkan, kapasitas debit tampung air di bendungan ini minimal 54 juta meter kubik dan maksimal 65 juta meter kubik. BWS kata Asdin perlu mengantisipasi batas atau ambang limpahan air jika kondisi bendungan over kapasitas tampung, akibat tingginya curah hujan atau dampak alam lainnya.

“Ini yang kita bahas dalam sosialisasi. Prosedur evakuasi serta identifikasi daerah terdampak,” akunya.

Asdin juga menjelaskan, sasaat ini BWS konsentrasi melakukan normalisasi aliran sungai agar sirkulasi air lancar, hingga tidak menghambat proses konstruksi.

Tidak hanya itu, BWS juga melakukan normalisasi danau rawa lebo Taliwang yang menyedot anggaran hingga  Rp 700 Miliar. Ia berharap proses pembangunan di Sumbawa Bara tberjalanberjalan lancar serta didukung segenap masyarakat Sumbawa Barat.

Ia mengatakan Bendungan Bintang Bano akan mengairi lahan seluas 6.000 hektare yang tersebar di Kecamatan Brang Rea, Brang Ene, Taliwang, hingga kecamatan Seteluk dan Poto Tano

Bendungan yang akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun itu menampung air menghasilkan air baku dengan debit hingga 555 liter per detik.

“Jika Bendungan Bintang Bano sudah selesai dan fungsi Rawa Lebo yang normalisasinya sudah mulai berjalan  tahun 2017 bisa dimaksimalkan, maka 60 persen potensi banjir yang hampir setiap tahun melanda Kota Taliwang akan bisa diatasi,” kata Asdin.

Keberadaan Bendungan Bintang Bano, kata Asdin, juga akan menjadi solusi untuk mengatadlsi berbagai persoalan lain yang dihadapi masyarakat diantaranya sebagai Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang akan dibangun di bendungan seluas 200 hektar itu menghasilkan daya 2 x 4 mega watt (MW).

Ia optimis dengan kapasitas daya listrik tersebut, kebutuhan listrik di Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar bisa dipenuhi.

“Sebenarnya, daya maksimal yang bisa dihasilkan sampai 12 MW. Tetapi untuk menghasilkan daya sebesar itu dibutuhkan perangkat PLTA yang lebih besar dari yang direncanakan,” ujarnya.

Ditanya mengenai progress pembangunan Bintang Bano saat ini, Asdin menjelaskan tahun 2019 Konstruksi penyelesaian Bendungan tersebut tuntas dengan luas genangan waduk 277,52 Ha dengan Volume tampung 65,84 juta M3 ini anggaran yang dialokasikan APBN sebesar Rp 1,3 Trilliun lebih untuk galian, cor beton gorong-gorong, saluran pengarah dan galian cadas.

Pembangunan Bintang Bano merupakan proyek multi years yang akan dianggarkan bertahap sampai tahun 2019.

Asdin juga menjelaskan azas manfaat dari bendungan  bintang bano adalah mempunyai manfaat langsung berupa dapat menambah kapasitas listrik untuk kabupaten Sumbawa barat sebesar 9 MW, suplay air untuk jaringan irigasi identifikasi di kalimantong II 2,493 Ha dan ekstensifikasi di Rempe 4.202 Ha serta sebagai pengadaan air bersih/air minum sebesar 555 lt/dt yang tersebar di wilayah brang rea, taliwang, seteluk, poto tano hingga ke jereweh.

Menurut Asdin, yang dikhawatirkan menjadi persoalan ke depan adalah kemungkinan yang berkaitan dengan masyarakat, tembebasan soal pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi.

Jaringan irigasi tersebut terdiri dari jaringan lama yang akan direhabilitasi dan jaringan baru yang akan mulai dikerjakan tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 700 miliar dari APBN. Sedangkan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Karena itu kami minta lahan untuk jaringan irigasi ini sudah tuntas diselesaikan pemerintah daerah sebelum 2018,” katanya.

( Edi Chandra )