PENGAKTIFAN MENARA TBG VOUTING SUARA TERBANYAK DIDUGA IZIN TETANGGA REKAYASA

Buser Bhayangkara74,Kab. Bandung – Warga rw, 15 mulai angkat bicara dengan ulah aktifitas pekerja di menara telekomunikasi/tower TBG lokasi komplek Cibiuk Indah rw, 04 rw,15, belum ada tanggapan perusahaan ini salah satu penyebab warga konflik, soalnya TBG vakum beberapa tahun menjadi besi tua, tiba – tiba warga lihat pekerja pada hari Kamis dan jum,at tanggal 6/7 Maret 2020 lalu sedang memperbaiki, mengangkut perangkat atau operator seluler dikontrak oleh ACPT, XL dan Indosat, terus berpolemik dimata masyarakat bahkan yang bersepadan langsung dengan tower TBG pun sempat saling tuding, atas izin siapa menara aktif kembali, sementara pengerjaan masih berjalan, Minggu 9 Maret 2020 pewarta mbb74 mendatangi lokasi menara ada salah satu pekerja menjawab ini sudah sepengetahuan ketua rt 04, diwaktu yang sama pewarta mbb74 mendampingi warga ke rumah rm, beliau malah mengulas disaksikan oleh dw ketua rw dan anggota Binmas kelurahan pasawahan dengan tegas rm menjelaskan.

Agar warga tahu yang terkena radius 60 meter saja dilibatkan untuk pembaharuan Izin tetangga, masih klarifikasi rm pengaktifan TBG sudah dari atas kebawah, artinya tidak ada masalah lagi sudah sepengetahuan Lurah Pasawahan, Ketua rw, 15/14 dan rm ketua rt, 04, tidak disebut ketua rt, 03 yang bersepadan, sedangkan awal berdirinya menara telekomunikasi TBG termasuk pernah dikontrak oleh pihak pemancar seluler lain warga rt 03/02, rw,15 selalu di libatkan dan mendapat kompensasi, pertanyaan warga/masyarakat kenapa di era rt rm ada perubahan? tidak ada sosialisasi pemberitahuan secara merata, tidak menarik nya keputusan malah ada di ketua rt rm, beliau bahkan berbicara ” ini bapak – bapak datang ke rumah secara Organisasi perorangan atau mewakili masyarakat? warga jawab perwakilan masyarakat, dikutip dari anggota Binmas pasawahan pun mestinya yang berhak atau layak menjelaskan ke masyarakat adalah pihak TBG bukan rm, Prioritas mengutamakan Organisasi Kemasyarakatan di luar wilayah agar kondusif, diduga telah menerima uang kompensasi itu juga melalui rm, sebaliknya yang betul – betul warga selaku penerima manfaat belum ada kejelasan, jangan kan uang kompensasi, ironisnya waktu pertemuan warga rt, 04 di rumah rm pada beberapa Minggu lalu hanya sebagian kepala keluarga yang datang, itu juga kebanyakan ibu – ibu, sesui hasil Konfirmasi rekaman rm mengatakan rapat diambil VOUTING suara terbanyak bukan sesui izin tetangga semua tanda tangan untuk pengaktifan menara telekomunikasi TBG sepakat dan tidaknya.

Tidak ada transfaransi kepada warga yang terkena radius atau dampak, tapi tidak disebut radiasi, antara rm dengan dw selaku pejabat rw 15 kp. Bojong suren di pertemuan pada minggu 9 Maret 2020 lalu ketika dikonfrontir semua kelengkapan dokumen TBG oleh salah satu anggota Binmas disaksikan oleh perwakilan warga dw malah ke rm, justru rm mengulas ini ketidaktransfaran di jaman mantan rt/rw dilihat dari dok TBG sudah ada 2018 lalu, lagi – lagi warga pertanyakan pembaharuan Izin tetangga diduga ada rekayasa bahkan belum semuanya tapi ada ungkapan warga kepada mbb74 pekerja tetap saja melakukan aktifitas nya, ada keganjilan dalam pengaktifan izin tetangga TBG mesti di klarifikasi, tim pewarta mbb74 menghubungi Sony perwakilan TBG, dari hasil klarifikasi by phon Sony menjelaskan Izin sudah selesai, bahkan kita sudah soan ke pak lurah, ketua RW 15/14 ketua RT 04, Sony menjelaskan untuk izin tetangga dari atas dulu baru kebawah, kalau ada yang keberatan.

Komplain terhadap pengaktifan TBG silakan sampaikan ke pak Rohman ungkap Sony, fakta yang selalu muncul dimata masyarakat lemah, menjamurnya menara telekomunikasi memiliki resistensi daya tolak masyarakat karna isu kesehatan, terhadap pancaran radiasi gelombang radio elegtromagnetik dari transmiter, keselamatan, hingga pemerataan sosial, bahkan dengan menjamurnya menara telekomunikasi tower di kabupaten Bandung Jawa barat keabsyahan izinnya diduga banyak bodong di palsukan demi keuntungan pribadi, tidak memikirkan dampak kedepan karna perusahaan sebagai penguasa, mestinya harus mengacu pada Mendagri, Menkominfo, KBKM, No. 18,7,19,3 tahun 2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi ( tower ) sebalik belum maksimal banyak perusahaan tower.

Melanggar Perda No. 10 tahun 2012 penataan menara telekomunikasi, Sementara dalam pasal 34 ayat ( 1 ) UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam UUPPLH setiap usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki AMDAL di pasal 3 ayat ( 1 ) wajib memiliki UKL/UPL, ini atensi Polisi Pamong Praja kabupaten Bandung bersama Instansi yang terkait untuk menginvestigasi, merevisi, mempolice line sebelum kebenaran Izin pengaktifan TBG di komplek Cibiuk Indah rw 15 kelurahan Pasawahan kecamatan Dayeuhkolot kab Bandung sah berdasarkan aturan UU menara telekomunikasi ( tower ).

US