PNS DI PIDANA LANGSUNG DI PECAT
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan kepada seluruh instansi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) yang dijatuhi hukuman pidana.
Di dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012 tentang PNS/ASN yang Dijatuhi Hukuman Pidana, ditegaskan eks napi harus diberhentikan dengan tidak hormat.
“Di surat tersebut, sudah dijelaskan regulasi tentang pemberhentian tidak hormat terhadap PNS/ASN yang dijatuhi hukuman pidana karena jabatan,” kata Kepala BKN Eko Sutrisno dalam keterangan persnya.
Keluarnya surat tersebut, lanjutnya, untuk menyikapi banyaknya pelanggaran terhadap norma, standar, dan prosedur bidang kepegawaian yang terjadi di instansi pusat maupun daerah.
Eko membeberkan, di dalam Pasal 23 ayat 3 UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dengan tegas menyebutkan PNS/ASN dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara, dengan putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap atas tindak pidana kejahatan jabatan.
“Jadi tindak pidana kejahatan jabatan ini maksudnya PNS/ASN yang menggunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana seperti korupsi dan lain-lain,” ujarnya.
Adapun mekanisme pemberhentiannya, terang Eko, untuk PNS/ASN golongan IVc ke atas penetapannya dilakukan presiden. Sedangkan golongan Vb ke bawah pemberhentiannya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah.
“Gubernur memberhentikan PNS/ASN kabupaten/kota untuk tingkat pembina, golongan IVa, pembina tingkat satu, dan golongan IVb. Sedangkan pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota memberhentikan PNS/ASN di level penata tingkat satu, golongan IIId ke bawah,” jelasnya.
Instruksi dari BKN tersebut menyebabkan nasib Pegawai Negeri Sipil PNS/ASN terpidana dan eks narapidana di lingkungan beberapa pemda se-…….tentu seperti di ujung tanduk. Meski demikian, BKD kabupaten se-……. belum mengetahui instruksi BKN tersebut.
Namun Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sanggau Thambie CHR SSos mengaku siap melaksanakan keputusan BKN terkait pemecatan PNS/ASN yang terlibat pidana.
“Kita siap melaksanakan aturan itu. Hanya memang sekarang kami belum menerima suratnya. Saya baru baca di koran. Nah, kalau memang ketentuan, mau tak mau, harus kita jalankan,” tegasnya di pengujung November lalu (..).
Thambie menyatakan instruksi BKN itu akan menjelaskan apa saja kesalahan PNS/ASNyang dipidana dan apa saja kesalahan yang menyebabkan PNS/ASN bisa dipecat dengan tidak hormat. Kemudian, dalam PP Nomor 53, disebutkan PNS/ASN dinyatakan terlibat pidana, paling lambat satu tahun baru bisa diangkat. Tak lama, muncul juga Surat Edaran (SE) Mendagri tidak boleh mengangkat PNS/ASN mantan narapidana menjadi pejabat
(Noval-Bb74)
