Potensi Melawan Hukum Modus Operandi Kades Nagreg NR Duplikat RAB Langgar UU Desa Diduga Sunat Anggaran

Buser Bhayangkara74,

Kab.Bandung- Ada satu hal yang perlu di pahami dan di mengerti oleh warga masyarakat desa Nagreg kecamatan Nagreg sebagai penerima program dana desa, warga masyarakat berhak dan wajib memantau, mengawasi, dan mendapatkan akses pemanfaatan dana desa sesuai dengan rencana APBDes mengacu pada pasal 68 UU No.06 tahun 2014 tentang desa.

Kajian pewarta bb74 sebelum mengulas perjalanan dana desa Nagreg, dikutip dari tokoh masyarakat dengan narasumber dari tahun 2019 hingga akhir tahun 2020, dugaan kades NR berpotensi melawan hukum melampaui wewenang juga menyalahgunakan jabatan dan langgar UU No.37 tahun 2008 mulai diungkap satu persatu, NR dalam tanda kutip tidak profesional menyusun APBDes atau LPJ, tidak mengacu pada PP No.8/2016 pasal 16 ayat (1) disamping ada info pengendapan anggaran juga penyaluran DD sangat tertutup terhadap pelayanan administrasi dana desa.

Menelisik data dokumentasi foto video kegiatan dan peruntukan dana desa yang diperlihatkan oleh tokoh masyarakat desa Nagreg kecamatan Nagreg, pada awal bulan Desember 2020 lalu di salah satu rumah warga, cukup banyak mengarah ke Maladministrasi, penyalahgunaan jabatan NR ke memperkaya diri sendiri, terindikasi mengangkangi UU No. 06 tahun 2014 tentang desa, dan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, yang mestinya lebih mengutamakan musyawarah mufakat sebagai KPA desa Nagreg.

Bidik dana desa Nagreg tahap I masuk ke rekening 23 Mei 2019, total pagu anggaran sebesar Rp.204,391,400, realisasi untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan lingkungan hidup desa, juga dalam daftar rencana kerja terselenggaranya penghijauan desa kegiatan, menyerap dana desa sebesar Rp.25,000,000, menurut sumber atau tokmas kepada Wartawati bb74 fakta kegiatan tidak sesuai dengan DRK, kuat dugaan kades NR sunat anggaran kegiatan.

Dari pantauan beberapa narasumber yang meminta untuk tidak disebutkan nama – nama mereka dalam narasi pemberitaan bb74 ini, di kegiatan pelatihan, sosialisasi penyuluhan, penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan, realita terselenggara pelatihan menghabiskan dana desa Nagreg Rp.50,000,000, tokoh masyarakat desa mengatakan ketika dikonfirmasi tidak tahu kapan kegiatan nya, ungkap tokmas hanya para perangkat desa saja yang tahu, kami menduga pungkas sumber dana segar masuk ke saku kades NR.

Tokoh masyarakat juga menyampaikan sanksi terhadap program yang sudah terealisasi 2019 lalu, dalam DRK penyelenggaraan posyandu, makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu, realisasi anggaran kegiatan menyerap dana desa Nagreg sebesar Rp.14,000,000, sumber memantau mengawasi kepada penerima manfaat diduga dana kegiatan masuk ke saku perangkat dengan kades NR.

Terselenggaranya operasional pos kesehatan desa (PKD)/Polindes milik desa dan lainnya menyerap DD Nagreg Rp.10,000,000, penyertaan modal bumdes menurut sumber tidak jelas unit usaha nya alias terselubung, juga menghabiskan dana desa cuma – cuma ke suntikan BUMDes sebesar Rp.30,400,000, untuk dua kegiatan di atas terindikasi ada azas manfaat, tim ahli ITE desa rekayasa RAB/LPJ agar dana terserap sesuai DRK, sarat KKN.

Penelusuran di DD tahap I akhir, kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat desa
pemeliharan saluran irigasi tersier/sederhana, realisasi anggaran kegiatan juga tak tanggung – tanggung dana desa Nagreg diserap Rp.75,000,000 anehnya pungkas sumber daftar rencana kerja (DRK) seolah – olah seperti pesanan barang saja karna uang desa keluar untuk kegiatan tidak ada kejanggalan sedikit pun Rp.75,000,000, diduga ada pembohongan publik, perangkat terindikasi duplikat RAB pembelanjaan material fisik dan volume tidak mengacu pada juklak juknis.

Hal yang tidak kalah menarik untuk di dorong oleh awak media ke APH dana tahap II yang masuk ke rekening desa tanggal 24 September 2019 dengan pagu anggaran Rp.408,782,800, peruntukan pungkas tokoh masyarakat lagi – lagi ke suntikan pembiayaan penyertaan modal BUMDes diserap dari DD Nagreg Rp.31,800,000, juga menjadi pertanyaan warga masyarakat hingga di akhir tahun 2020 ini, ada atau tidak saldo belum pernah terdengar laporan keuangan oleh masyarakat, sedangkan penambahan dana BUMDes tiap tahap dan tahun, tanda kutip juga bagi kami selaku warga desa, dana BUMDes boleh dibilang dana siluman bagi – bagi kue.

Lagi – lagi kegiatan yang selalu menjadi prioritas untuk pelaksanaan pembangunan desa, Penyelenggaraan Posyandu makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu dan terselenggaranya operasional pos kesehatan desa (PKD) polindes milik desa dan lainnya, dana desa terserap Rp.16,800,000, termasuk pengembangan dan pembinaan sanggar seni belajar dan peralatan kesenian juga menyerap DD Rp.10,000,000 tanpa kejelasan, untuk dua kegiatan di atas hingga jabatan kades sudah tiga pereode jelas sumber tidak pernah melibatkan tokoh masyarakat, kades NR tidak lagi mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Masih dalam telisik DD tahap II di pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan desa, realisasi dalam daftar rencana kerja dana desa Nagreg terkuras di angkah Rp.110,000,000, fakta dilapangan pungkas narasumber tidak sesuai dengan Spesifikasi RAB juklak n juknis, ada indikasi perangkat mark up Volume dan penggelembungan anggaran, dugaan sumber sebagian dana desa mengalir ke saku NR sebagai kuasa pengguna anggaran.

Untuk volume atau RAB pemberdayaan masyarakat desa, peruntukan pelatihan bimtek pengenalan tekonologi tepat guna, pertanian peternakan, jumlah peserta tidak jelas, anggarannya pun tidak transparan, kapan dan dimana pelatihannya dilaksanakan, miris ungkap tokmas hanya perangkat desa saja yang tahu, warga hanya jadi penonton, padahal uang warga Nagreg terserap Rp.20,000,000, belum lagi ada kejanggalan dalam kegiatan peningkatan produksi peternakan, alat produksi dan pengelolaan peternakan, kandang dan lainnya juga uang rakyat terserap Rp.20,000,000 sarat penyelewengan.

Dua kegiatan dibawa ini seperti pembinaan kemasyarakatan desa
Pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa DD terkuras Rp.50,000,000, termasuk pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa, juga menghabiskan uang masyarakat desa Nagreg Rp. 50,000,000, dimana tim monev kecamatan, inspektorat dan APH Kabupaten bandung hingga tidak menemukan sedikit pun dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran dana desa akhir tahap II tahun 2019.

Sementara untuk perjalanan dana desa tahap III yang masuk ke rekening desa 26 November 2019 sebesar Rp.408,782,800, semakin suram pungkas tokoh masyarakat, rincian realisasi peruntukan dan pengeluaran pun terselubung, ungkapan narasumber waktu di konfrontir pada awal bulan Desember 2020 lalu, ada indikasi kuat DD tahap III juga bagi – bagi kue berjamaah antara PJS kades dengan Kades Incamben, sunat anggaran.

Sedangkan dana desa tahap I masuk ke rekening 27 April 2020, Rp.440,169,600, dan tahap II masuk ke rekening desa 04 Agustus 2020 Rp.163,442,550, dana segar yang di peruntukan ke penanganan virus korona, semua merujuk ke antisipasi penanganan bantuan bagi warga masyarakat Nagreg yang terdampak Covid 19, di tahap I dan II pungkas sumber tidak terdengar ke pembangunan Infrastruktur sarana prasarana, disamping ada info tumpang tindih bantuan juga rentan penyalahgunaan anggaran.

Potensi atau rentan penyalahgunaan pun dikatakan sumber untuk DD tahap III sedang berjalan, pagunya cukup lumayan Rp.213,600,600 masuk ke rekening desa 15 Desember 2020 lalu, kepada wartawati bb74 kami sumber maksudnya tetap akan memantau pemanfaatan dana desa sesuai dengan harapan, bukan sebaliknya seperti yang kami warga masyarakat lihat kebelakang semakin tidak ada transparansi nya.

Agar tidak terjadi fitnah dalam pemberitaan harus klasifikasi dari kuasa pengguna anggaran yang diindikasikan oleh tokoh masyarakat dengan beberapa narasumber, di bulan November tim Wartawati bb74 sempat menyambangi kantor desa Nagreg, tapi kades NR sedang tidak ada di tempat, di bulan Desember awal pun yang kedua kali mendatangi kepala desa, tapi nasib belum beruntung untuk bertemu orang Nomor Satu di desa Nagrek kata perangkat kades lagi di Kabupaten.

Warga desa Nagreg pun masih berharap Aparat Penegak Hukum Kabupaten bandung tidak tebang pilih memberantas korupsi, dan menyelamatkan uang rakyat dari dugaan penyalahgunaan KPA, melalui narasi pemberitaan bb74 ini, harapan warga agar APH melidik memanggil kades NR untuk mengungkap kembali atas dugaan KKN yang disampaikan beberapa narasumber dengan tokoh masyarakat, selama beliau menjabat termasuk di serah terima kan ke pejabat sementara (Pjs).

HM-Jabar

Tinggalkan Balasan