Proyek RTLH Bantuan Pemprov NTB Untuk Warga KSB, Diduga Siluman

Sumbawa Barat – Program bantuan bedah rumah bagi keluarga kurang mampu kembali dikeluhkan. Karena pengerjaannya dinilai asal-asalan dan serampangan, kali ini kualitas bangunan bedah rumah bantuan dari Dinas Pemukiman dan Prasarana PU NTB menggunakan Anggaran APBD Provinsi NTB TA 2017 dipertanyakan.

Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat mendapat bantuan bedah rumah dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Provinsi NTB sebanyak 52 unit untuk 4 desa, yang per unitnya anggarannya Rp 25 juta x 52 unit = 1,3 Milyar dana yang dikucurkan oleh Pemprov NTB.

Ironisnya, sejak dimulai pengerjaan oleh pihak rekanan dari pulau Lombok, tidak ada sosialisasi melalui Desa siapa nama Kontraktornya, dimana papan nama proyek dipasang, tidak ada papan informasi ataupun Dreksiket, tiba-tiba Batako, Konsen sudah jadi datang dari pulau Lombok tanpa memperhatikan kwalitas.

Seperti bantuan bedah rumah yang lagi dikerjakan oleh Kontraktor asal Mataram milik I Nengah Kari (55 th) keluarga miskin asal kampung Paloma Agung Desa Kokar Lian Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Pantauan wartawan di lokasi bedah bantuan Provinsi NTB itu sangat tidak layak untuk ditempati karena sangat rawan roboh kalau dilihat dari fisik fondasi yang dibangun kontraktor, tampak beberapa besi yang sudah dipasang cor balok tarik begitu rapuh dan asal-asalan tampaknya asal jadi.

Dari pantauan wartawan di lapangan pada jum’at (04/08/17)  milik I Nengah Kari tersebut, tampak terlihat pondasi menggunakan batako sebagian sudah hancur lebur, ternyata batako yang dipasang oleh kontraktor campurannya tidak sesuai, karena saat diinjak pondasi batako tersebut langsung pecah dan menjadi hancur, sedangkan besi balok tariknya pada roboh dan tercabut dan tidak bisa dipegang.

Untuk membuktikan hal tersebut, wartawan mencoba memegang dan menginjak balok tarik yang sudah terpasang, ternyata besi yang sudah berdiri terpasang langsung roboh karena balok tarik yang diinjak tersebut langsung pecah dan menjadi abu.

Dari temuan tersebut, ditemukan kejanggalan kwalitas berupa Batako tidak sesuai campuran semen, kayu konsen maupun pintu dan jendela menggunakan kayu Lamtoro yang sudah jadi didatangkan dari pulau Lombok, terlihat kwalitas kayu sebelum dipasang sudah dimakan rayap, semen yang digunakan adalah semen Holsim bukan semen tiga roda sesuai RAB, besi yang digunakan adalah besi 8 kurus yang bukan standar SNI.

M Dahlan Kepala Desa Kokarlian yang mendapat bantuan bedah rumah dari provinsi 24 unit untuk warganya mengatakan,  sebagai  Kepala Desa yang melindungi masyarakatnya sangat tidak bisa menerima kondisi fisik bangunan Bedah Rumah yang dikerjakan oleh Kontraktor, karena sangat tidak sesuai mutu dan kwalitas dan pengerjaanpun asal-asalan, justeru pihaknya merasa sangsi atas keselamatan warganya untuk tinggal dirumah bantuan tersebut, “Saya selaku kepala desa menolak dengan tegas kwalitas bangunan bedah rumah tersebut, karena kondisi fisik bangunan sangat rawan roboh dan batakonya mudah hancur, sekali lagi saya tolak,“ Kata Dahlan tegas.

Menurutnya, apabila dilihat kontruksi bangunannya diakuinya rumah sangat sederhana (RSS) yang diterimanya itu tidak maksimal. “Masih ada lubang-lubang pada tembok, didingnya sudah mulai rontok padahal baru seminggu kelar, kok tidak rapi ya?” Ungkapnya.

Ia khawatir rumah yang dihuninya itu tidak akan bertahan lama karena menurutnya tiang-tiang pilar bangunan tidak semuanya dicor bahkan besinya tampak hanya disangkutkan sehingga bagian atapnya sewaktu-waktu saat bisa saja roboh. Selain kontruksi bangunan yang terkesan asal-asalan, jendela dan pintu rumah dua kamar itu tampak hanya ditaruh begitu saja dan tidak dipasang sebagaiman mestinya. “Sempat ada  warga penerima bantuan bedah rumah yang datang ke saya mengkomlplin masalah  kondisi rumah yang dibangun oleh kontraktor , hal ini tidak bisa dibiarkan,“ Tegas Dahlan.

Dahlanpun mempertanyakan kwalitas material yang dibangun oleh kontraktor, lantaran material atau bahan bangunan yang dipakai oleh kontraktor dalam pembangunan RTLH dimaksud tidak layak huni untuk pembangunan unit rumah, yang mana Batako untuk dinding rumah mudah hancur ketika diangkat maupun dipasang dan tiap unit rumah hanya menerima 10 zak semen merk Holsim. Hal itu menurut Dahlan tentunya tidak sesuai dengan kontrak dan sfesifikasi pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) I Pemprov NTB TA 2017.

lantaran kwalitas bahan dianggap tidak sesuai, maka RTLH ketika diserah terimakan kelak tidak akan berani ditempati pemiliknya, karena dikwatirkan bangunan rumah tersebut akan mudah roboh dan menimpa penghuninya.

Selain itu, Kepala Desa Senayan H Sudarli S.Ap juga angkat bicara, kepada wartawan mengaku kalau belakangan ini banyak warga yang datang kepadanya mengeluhkan kondisi bangunan RTLH yang dikerjakan oleh kontraktor yang diduga siluman, dengan kwalitas bahan yang begitu rendah dan tentunya hal itu dianggap sebagai permasalahan yang serius.

Menurutnya, pada dasarnya pihak Pemerintahan Desa tidak tahu menahu dengan Program Pemprov NTB, karena program tersebut tidak dikerjakan oleh Pemerinttah Kecamatan atau Desa justru dikerjakan oleh Kontraktor yang tidak jelas CVnya karena papan nama maupun informasi sama sekali tidak ada dipasang oleh kontraktor, “Saya berani katakana bahwa proyek ini tidak jelas dan berapa anggarannya,siapa kontraktornya, siapa konsultannya maupun PPK nya, karena tidak ada papan informasi yang terpasang,“ Kesal H Sudarli.

Menurutnya, dalam hal ini pihak pelaksana kontraktor atau pihak Provinsi NTB tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintahan Desa, kendati demikian melihat persoalan tersebut adalah masalah bagi warganya dan pihaknya tidak akan tinggal diam dan tetap melakukan monitoring keluhan warga atas pengerjaan RTLH tersebut.

Kondisi bantuan bedah rumah yang asal-asalan ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya pemerhati masalah sosial Ucok Maula, Aktifis asal Desa Seteluk itu mengatakan walaupun bantuan tersebut diberikan kepada keluarga kurang mampu tetapi seharusnya diberikan secara maksimal serta tidak asal-asalan seperti itu. “Ke depan ini perlu dibenahi dan yang dibangun adalah rumah sehat bagi keluarga miskin, setidaknya rumah layak huni dan bisa bertahan lama sehingga dimanfaatkan secara maksimal,” Papar Ucok.

Pihaknya berharap ke depan Pemprov NTB sebagai pemberi bantuan dalam pembangunannya juga agar melibatkan pihak keluarga atau penerima manfaat serta warga dan kepala lingkungan setempat. “Jangan hanya diserahkan ke pihak rekanan begitu saja, kalau bisa pekerjakan warga yang ada dilingkungan sekitar jadi penerima tidak hanya asal terima saja tapi semua saling mengawasi,” Tuturnya. Ia menganggap wajar adanya protes dan ketidakpuasan dari warga.

Ucok juga mengatakan rumah yang dibangun BRR dan dikerjakan kontraktor itu dibangun asal jadi serta dapat membuat ketidaknyaman sebagai tempat tinggal permanen. “Bagaimana bisa membuat nyaman tinggal di rumah, kalau pondasinya tidak kokoh. Anda (wartawan) bisa lihat pekerjaan pembangunan pondasi tidak sesuai dengan bestek (gambar) yang telah ditetapkan,” Kata Ucok.

Kemudian, ada pondasi yang dibangun setinggi 30 sentimeter meski dalam gambar yang ditunjukkan seorang pekerja ketinggiannya mencapai 60 sentimeter. “Kami tidak banyak menuntut, tapi tolong dikerjakan  sesuai dengan bestek yang telah diberikan BRR. Kecurangan itu kami nilai sengaja dilakukan pihak kontraktor yang mencari keuntungan besar,“ Ujar Ucok.

Terkait persoalan tersebut Bupati Sumbawa Barat Dr Ir H W Musyafirin MM angkat bicara, kepada wartawan melalui via Seluler (04/08/17) sangat menyayangkan kondisi bangunan RTLH yang tidak sesuai Sfesifikasinya, hal tersebut sangat merugikan pemerintahannya yang berdampak kepada masyarakat penerima bantuan RTLH tersebut.

“Saya selaku Bupati sangat mengapresiasi pengawasan oleh kepala desa terhadap RTLH bantuan Pemprov NTB itu, hal itu sebagai tindak lanjut pengawasan melekat kepada para kontraktor yang ingin bermain terhadap RTLH,“ Kata Bupati.

Menurut Bupati, bahwa sistim yang dilakukan oleh Pemprov NTB terhadap RTLH melalui rekanan, sangat mudah diselewengkan hal ini sangat berdampak kepada kwalitas RTLH tersebut, lain halnya apa yang dilakukan oleh Pemda Sumbawa Barat terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di kabupaten yang berada di ujung barat Pulau Sumbawa itu tercatat 3.883 unit melalui sistem Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang sudah diperdakan telah sukses tanpa ada komplin dari masyarakat penerima RTLH, “Kalau dilihat anggaran PDPGR untuk RTLH sangat kecil bekisar 7-10 juta dan kwalitasnya sangat bagus, lain halnya anggaran yang digelontorkan melalui Pemprov NTB untuk RTLH sangat besar bekisar 25 juta per unit pengerjaannya melalui rekanan, hal ini sangat tidak sesuai kwalitas bangunan seperti yang terjadi di Desa Kokarlian,“ Kata Bupati.

Bupati meminta Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Prasarana dan Perumahan Provinsi NTB untuk  mengambil tindakan tegas dan menegur pemborong yang mengabaikan kualitas material bangunan.

Ia meminta pengawas di lapangan agar ketat melakukan pengawasan kualitas pekerjaan.

“Saya sudah perintahkan ke semua kepala desa maupun warga penerima RTLH untuk melakukan pengawasan secara ketat atas RTLH yang dikerjakan melalui kontraktor, agar kwalitas bangunan terjaga,“ Tegas Bupati.

Untuk mengkonfirmasi  hal tersebut kepada pihak kontraktor maupun konsultannya, wartawan mencoba mencari tahu CV yang mengerjakan maupun papan informasi proyek RTLH namun tidak menemukan, bahkan wartawan mencoba menanyakan kepada tim Fasilitator Ibu Miranti siapa nama Kontraktor maupun konsultan pelaksana RTLH tersebut dan bahkan meminta nomor HP untuk dikonfirmasi, namun jawaban tim fasilitator tidak bisa dihubungi, sedangkan nama CV nya tidak mau diberikan, wajar saja kalau proyek RTLH ini diduga Proyek “Siluman Provinsi“.

( edi Chandra )