RK BERIKAN BANTUAN ANTISIPASI PANDEMI COVID 19, BAKAL JADI BLUNDER DI MASYARAKAT

Buser Bhayangkara74 Jawa barat

Update pertanggal 3 April 2020 lalu Propinsi Jabar masuk kategori Zona merah, jumlah positif Covid 19 bertambah 223 orang, 25 orang meninggal, 11 orang dinyatakan sembuh dan untuk kategori ODP berjumlah 16.392 orang tersebar di Jawa barat, data ini dikutip dari Situs pantau Covid 19 pikobar.jabarprov.co.id, Instruksi gubernur Jawa barat agar warga atau masyarakat tidak melakukan aktifitas diluar rumah, menghindari segala bentuk sesuatu yang akan berdampak kepada PANDEMI, artinya tanpa terkecuali semua warga Jawa barat akan mengalami krisis ekonomi global, dari dampak Covid 19, ironisnya bakal terjadi gelombang pengangguran besar – besaran di Jabar, bukan hanya segelintir orang atau warga masyarakat Jawa barat saja yang merasakan atau kena imbasnya dari virus kiriman negeri Wuhan tersebut.

Bakal terjadi “Blunder” masalah besar, program yang sudah di realisasikan oleh Gubernur Jawa barat tersebut, sudah keluar bahasa dari masyarakat tebang pilih tidak adil apalagi merata, ada keluar kata warga seperti apa yang terkena dampak, warga seperti apa yang layak dibantu, warga yang mana tidak layak mendapat bantuan, ini harus dikaji ulang oleh Gubernur Jawa barat sebelum terlanjur jauh, atau bergejolak, berpolemik agar tidak salah kaprah dalam memberikan bantuan kepada penerima manfaat, sisi lain ketika di telisik oleh mbb74 kurangnya sosialisasi komunikasi dari pengurus, RT, RW, Desa dan Kelurahan ini juga akan terjadi masalah baru Dimata warga, sementara Program pemerintah melalui Gubernur khususnya Jawa barat tidak salah, sebalik kajian seperti di konten atau narasi pemberitaan diatas harus di telaah ulang oleh RK, sebab info terbaru dari narasumber dalam pembagian bantuan Rp. 500.000. per KK pantawan pewarta media buser bhayangkara74 di kelurahan Pasawahan RW, 15 hari ini Minggu tanggal 4 April 2020 mulai ramai jadi gunjingan karna kedatangan ketua RW, 15 dw hanya ke segelintir orang termasuk datang ke penerima PKH, harusnya pengurus transfaransi, sosialisasikan dulu bantuan tersebut untuk berapa orang, siapa yang berhak dan layak dibantu, bukan kucing – kucingan datang dalam meminta KK/KTP warga di RT, 03/15 kelurahan Pasawahan, faktanya ini terjadi pada sore kemaren Sabtu 3 April 2020.

Bantuan rawan miskin karena Virus Corona ungkap RK kepada seluruh awak media Minggu lalu, tidak semuanya dalam bentuk uang tunai, dua pertiga dari nilai bantuan adalah sembilan bahan pokok ( sembako ) setiap bulannya selama masih terjadi Covid 19, sementara anggaran tersebut sesuai arahan Presiden RI Jokowi Dodo sedikit akan memangkas perjalanan dinas, menggeser peruntukan dana desa, menunda proyek yang tidak signifikan dan percepatan subsidi, Emil juga menghimbau agar di 27 kabupaten kota agar Bupati Walikota ikut berperan memberikan tambahan sesuai kemampuannya, hal lain dikutip dari Emil beliau akan menyiapkan program padat karya menghadapi gelombang penggangguran dampak Pandemi Covid 19 akan di canangkan 13 triliun kedepan, ini akan menjadi PR publik Institusi terkait khususnya untuk memantau bantuan tersebut agar tepat sasaran bukan sebaliknya terjadi penyimpangan lalu ada unsur pembiaran.

Masih menyangkut bantuan dari RK, khusus kelurahan Pasawahan, dikutip dari Chatting sdr. Memed Lurah Pasawahan ketika di WhatsApp ke beliau warga mulai memanas, karna bakal ada pencairan bantuan dari Gubernur Ridwan Kamil Rp. 500.000, beliau menjawab khawatir program ini malah akan jadi masalah baru, akan terjadi Blunder di lapangan terutama untuk para Kades/Lurah, RT dan RW, yang akan menjadi sasaran empuk masyarakat yang merasa punya hak, malah memed kembali bertanya apakah pemerintah akan menanggung semuanya, ini yang akan di khawatir kan oleh Lurah dan Kades kedepan, soalnya dalam satu kelurahan Pasawahan saja dengan jumlah 16 RW belum lagi jumlah RTnya yang padat penduduk dalam kawasan Industri hampir semua ekonomi nya menengah kebawah berdampak adanya Covid 19, sedangkan bantuan hanya diperuntukkan untuk 50 kepala keluarga saja, artinya kalau dibagi dalam satu RT saja paling banyak tiga atau empat KK yang terima, lalu bagaimana dengan yang lain dengan anjuran dan teguran gubernur untuk tidak dan kurangi keluar rumah, hal yang sangat miris dilema warga masyarakat melalui pemberitaan di media cetak dan online Buser Bhayangkara74 Media Supremasi Hukum dan Kriminal ini, agar Gubernur Jawa barat terketuk hatinya dapat meminimalisir jangan sampai terjadi masalah baru kecemburuan sosial perpecahan antar warga hanya karna bantuan Rp. 500.000 tersebut tidak merata atau penerima manfaatnya tidak tepat.

( US )